Lhokseumawe | Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) dan Pemerintah Kota Lhokseumawe dinilai bersekongkol memanfaatkan momentum Pembelian mobil baru di tengah huru hara 1.621 tenaga honorer yang resmi diberhentikan.
Padahal Pemerintah Kota Lhokseumawe beralasan tidak memiliki dana untuk menggaji honorer itu hingga 2024.
Tetapi sangat miris, di tengah anggaran defisit, Pemko Lhokseumawe malah bersikukuh akan mau membeli 5 mobil dinas mewah merek Toyota Hiace untuk dibagi-bagikan ke sejumlah lembaga termasuk tiga lembaga vertical.
Hal tersebut tertera pada Plafon Anggaran Sementara (PAS) RAPBK tahun 2024, pada pos Setdako Lhokseumawe (Kantor Walikota). Kabar terbaru, item tersebut masih tertera alias belum dicoret dalam Rancangan APBK 2024 yang disahkan pada, Kamis (30/11/2023).
Belanja barang tersebut tertulis, “Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, mobil Hiace untuk Pemkot, DPRK, Kodim, Polres dan Kejari” masing-masing unit seharga Rp 750 juta, dengan total beban anggaran publik sebesar Rp 3,7 miliar. Bila direalisasikan sesuai nilai per unit tersebut, maka Hiace yang akan beli adalah tipe terbaru Premio minivans, 16 seater seharga Rp 636 juta OTR.
Di sisi lain, Pemko Lhokseumawe dinilai secara terang-terangan memperlihatkan bobroknya rasa prihatin ditengah kondisi ekonomi yang serba sulit saat ini, yang seharusnya setiap OPD merasionalkan anggaran belanja, terutama pengurangan anggaran pada kegiatan rutin malah menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tak mendesak
Tindakan Pj Walikota Imran sangat bertolak belakang dengan instruksinya saat dalam apel di Lapangan Hiraq pada Senin 2 Oktober 2023 lalu yang mengaku prihatin defisit Rp 21 miliar ditahun 2023. Sehingga tidak ada pembahasan APBK Perubahan.
Selain itu, langkah tersebut juga tidak selaras dengan misi Imran yang telah di ungkapkannya agar memprioritaskan belanja pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat miskin dan fokus penurunan angka stunting di Kota Lhokseumawe.
Sementara, publik juga mempertanyakan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe terutama Ketua DPRK, Murhaban yang baru saja dilantik, tetapi tidak turut bersuara terkait pembelian 5 mobil tersebut. Padahal, Legislator mempunyai hak melakukan pengawasan.
Hal ini bagaikan kotak pandora yang belum dapat dipecahkan, Ada Apa dengan DPRK Lhokseumawe terutama Pimpinannya hingga belum menggunakan hak mereka sebagai bagian pengawas publik untuk mendorong supaya pengadaan mobil itu tidak dilakukan, Apakah Persekongkolan benar terjadi?
KiniFaktual.com sudah berupaya mengkonfirmasi Ketua DPRK Lhokseumawe, Murhaban, melalui pesan via WhatsApp untuk perihal anggaran tersebut, namun hingga berita ini diturunkan dia belum menjawabnya.
