JAKARTA, KINIFAKTUAL | Agenda hilirisasi dan pembangunan di Papua tidak seharusnya dipertentangkan dengan upaya menjaga identitas budaya serta hak-hak masyarakat adat. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana pembangunan dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Transformasi Papua di Tengah Agenda Hilirisasi dan Pembangunan Nasional” yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Nasional (DPP AMAN) dalam rangka Halalbihalal di Jakarta Selatan, Sabtu (30/5/2026).
Mewakili DPP AMAN, Sekretaris Jenderal DPP AMAN, Andre, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah diskusi untuk melihat persoalan Papua secara lebih objektif dan komprehensif.
Menurut Andre, mahasiswa tidak boleh melihat dinamika Papua hanya dari satu sudut pandang, termasuk setelah mencuatnya berbagai perbincangan publik terkait konten yang viral di media sosial.
“Persoalan Papua harus dilihat dari berbagai perspektif. Mahasiswa jangan sampai tergiring oleh opini atau agenda kelompok tertentu. Kita juga perlu melihat berbagai upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat di Papua, baik dari sektor ekonomi, infrastruktur, hilirisasi, maupun pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Andre menilai pembangunan di Papua memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain karena masih adanya potensi konflik keamanan. Oleh karena itu, menurutnya, keterlibatan aparat negara diperlukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan dengan aman dan lancar.
“Investor tentu membutuhkan jaminan keamanan dalam menjalankan usahanya. Kita melihat adanya sejumlah kasus kekerasan terhadap pekerja proyek di Papua. Karena itu, kehadiran TNI sebagai representasi negara diperlukan untuk mengawal proses pembangunan agar dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Peneliti Indonesian Public Institute, Abdan Sakura, menilai perdebatan mengenai Papua sering kali terjebak dalam dua kutub yang saling berhadapan, yakni antara mempertahankan identitas budaya dan mendorong pembangunan. Padahal, menurutnya, kedua hal tersebut tidak perlu diposisikan sebagai pilihan yang saling meniadakan.
“Menjaga identitas, budaya, dan hak-hak masyarakat adat sangat penting. Namun kita juga harus menyadari bahwa identitas saja tidak cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan masyarakat. Anak-anak membutuhkan pendidikan yang baik, keluarga membutuhkan layanan kesehatan, generasi muda membutuhkan lapangan pekerjaan, dan masyarakat membutuhkan akses ekonomi yang lebih luas,” ujar Abdan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Papua memiliki hak yang sama untuk memperoleh kemajuan sebagaimana masyarakat di daerah lain. Karena itu, pembangunan tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap identitas budaya, tetapi juga tidak boleh mengabaikan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat adat.
“Papua membutuhkan akar yang kuat untuk menjaga jati dirinya, tetapi juga membutuhkan arah yang jelas untuk membangun masa depannya. Keduanya tidak boleh dipertentangkan,” katanya.
Abdan juga menyoroti kebijakan hilirisasi yang saat ini menjadi salah satu agenda strategis nasional. Menurutnya, hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mencerminkan cara pandang dalam mengelola potensi daerah secara berkelanjutan.
“Hilirisasi bukan hanya soal mengolah sumber daya menjadi produk bernilai lebih tinggi. Ini juga tentang bagaimana kita memproyeksikan masa depan dan memastikan kekayaan yang dimiliki mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa implementasi hilirisasi harus memperhatikan berbagai tantangan yang menyertainya, seperti persoalan lingkungan, tanah adat, serta distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Karena itu, menurutnya, keberhasilan pembangunan di Papua tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi semata, melainkan sejauh mana masyarakat Papua terlibat dan menikmati manfaat dari pembangunan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Pendiri Institut Kajian Strategis Nasional, Edy Subroto, menyoroti posisi strategis Papua dalam menghadapi tantangan global, khususnya di sektor pangan.
Menurut Edy, dunia saat ini tengah menghadapi tekanan yang semakin besar akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, serta meningkatnya kebutuhan pangan global. Dalam kondisi tersebut, Papua memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional di masa depan.
“Kita sedang memasuki era ketika isu pangan menjadi isu strategis global. Banyak negara menghadapi tekanan terhadap produksi pangan akibat perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi dunia. Karena itu, Indonesia perlu mempersiapkan sumber-sumber pertumbuhan dan produksi pangan baru secara berkelanjutan,” katanya.
Edy menilai Papua memiliki sumber daya lahan, keanekaragaman hayati, serta berbagai komoditas lokal yang potensial untuk dikembangkan. Namun, pengembangan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan aspek ekologis dan kepentingan masyarakat adat.
“Pembangunan di Papua harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan karakter wilayahnya sendiri. Tanah tidak hanya dipandang sebagai ruang produksi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang memiliki nilai sosial dan budaya. Di situlah pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa agenda pembangunan Papua ke depan perlu diarahkan pada penguatan sumber daya manusia, pengembangan sektor produktif berbasis potensi lokal, serta peningkatan konektivitas agar masyarakat dapat terhubung dengan pusat-pusat ekonomi nasional.
Diskusi berlangsung interaktif dan diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari aktivis mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas sosial, pegiat kebijakan publik, hingga mahasiswa Papua dan daerah lainnya yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta.
Forum tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai masa depan Papua di tengah agenda pembangunan nasional yang terus berkembang. Secara umum, para peserta menyatakan dukungan terhadap agenda transformasi dan hilirisasi di Papua, dengan penekanan bahwa pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai bagian penting dari masa depan Papua.
